Sejarah SMA XII RPP14

SEJARAH XI RPP14

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

SMA/MA.                               : ………………………………………………..

Program                                   : Ilmu Pengetahuan Sosial

Mata Pelajaran                        : Sejarah

Kelas/Semester                        : XII/1

Standar Kompetensi               : 2.  Menganalisis Perjuangan sejak Orde Baru sampai  

                                                       dengan Masa Reformasi

Kompetensi Dasar                   : 2.1. Menganalisis Perkembangan Pemerintah Orde Baru

Indikator                                 :  -     Mendeskripsikan menguatnya peran negara pada masa

                                                         Orde Baru

-          Mendeskripsikan dampak menguatnya peran negara terhadap kehidupan sosial politik masyarakat

Alokasi Waktu                        : 2x45 menit

A.    Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu untuk:

·         Mendeskripsikan menguatnya peran negara pada masa Orde Baru

·         Mendeskripsikan dampak menguatnya peran negara terhadap kehidupan sosial politik masyarakat

B.     Materi Pembelajaran

·         Menguatnya peran negara pada masa Orde Baru

·         Dampak menguatnya peran negara terhadap kehidupan sosial politik masyarakat

C.     Metode Pembelajaran

Ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas

D.    Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

1.      Kegiatan Pendahuluan

·         Apersepsi guru membuka pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan “Sebutkan partai politik pada masa Orde Baru?”.

·         Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

2.      Kegiatan Inti

·         Guru menjelaskan menguatnya peran negara pada masa Orde Baru.

·         Tanya jawab mengenai menguatnya peran negara terhadap kehidupan sosial politik masyarakat.

·         Peserta didik mengerjakan soal Evaluasi pilihan ganda (hal 132 – 134 no. 1 – 20) dan soal uraian (hal 134 no. 1 – 10).

3.      Kegiatan Penutup

·         Bersama-sama melakukan refleksi materi yang telah dibahas.

·         Menarik kesimpulan materi.

E.     Sumber Belajar

• Kurikulum KTSP dan perangkatnya
• Pedoman Khusus Pengembangan Silabus KTSP SMA XII IPS - ESIS
• Buku sumber Sejarah SMA XII IPS – ESIS (hal 115 – 134)
• Peta konsep
• Power point
• OHP
• Buku-buku penunjang yang relevan
• Internet

F.      Penilaian

• Evaluasi pilihan ganda hal 132 – 134 no. 1 – 20 (skor 2 s/d 40) dan soal uraian hal 134  no. 1 – 10 (skor setiap soal benar 6 tetapi bila mendekati 3).

Kunci Jawaban

A.

1.      a

2.      d

3.      d/e

4.      d

5.      e

6.      c

7.      b

8.      a

9.      a

10.  c

11.  c

12.  a

13.  d

14.  c

15.  b

16.  a

17.  b

18.  b

19.  a

20.  b

B.

1.      Setelah tragedi G30S/PKI, situasi Indonesia sangat tegang. Pada 10 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dengan berbagai partai politik untuk menekankan partai politik agar menolak dan mengecam demonstrasi mahasiswa. Pertemuan tersebut tidak ditanggapi oleh partai politik. Pada 11 Maret 1966, digelar sidang paripurna untuk menyelesaikan masalah Indonesia. Pertemuan tersebut ditutup karena ada pasukan tak dikenal di luar istana. Presiden Soekarno kemudian pergi ke Istana Bogor. Mayjen Basoeki Rachmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Machmoed kemudian mengadakan pertemuan dengan Presiden Soekarno yang didampingi oleh dr. J. Leimena, dr. Subandrio, dan dr. Chairoel Saleh. Presiden Soekarno kemudian memberikan Surat Perintah Sebelas Maret kepada Mayjen Soeharto. Dengan demikian, urusan kenegaraan dimandatkan kepada Soeharto. Kemudian pada 23 Februari 1967, Presiden Soekarno secara resmi telah menyerahkan jabatan kekuasaan kepada Soeharto.

2.      Pada tanggal 11 Maret 1967, Mayjen Basoeki Rachmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Machmoed mengadakan pertemuan dengan Presiden Soekarno yang didampingi oleh dr. J. Leimena, dr. Subandrio, dan dr. Chairoel Saleh di Istana Bogor. Presiden Soekarno kemudian memberikan Surat Perintah Sebelas Maret kepada Mayjen Soeharto yang berisi perintah untuk mengatasi masalah keamanan dan krisis politik yang terjadi pada saat itu. Surat itu kemudian dikenal dengan sebutan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

3.      Peristiwa Malari didahului oleh adanya arus investasi Jepang yang membanjiri Indonesia dan mengalahkan ruang gerak sektor ekonomi lokal. Demonstrasi mulai bermunculan menentang investasi tersebut. Salah satunya adalah demonstrasi pada 15 Februari hingga 16 Februari 1974, seiring dengan kedatangan perdana menteri Jepang, Kakuei Tanaka. Situasi pun mulai memanas pada 17 Februari 1974, saat pemerintah mulai menerapkan pola represif untuk membubarkan demonstrasi tersebut. Kerusuhan pun mulai tersulut. Massa mulai melakukan penghancuran dan pembakaran terhadap produk-produk Jepang. Pada peristiwa Malari, tiga orang mahasiswa ditangkap oleh aparat dan diadili pada 7 Agustus 1974. Mereka adalah Hariman Siregar, Sjahrir, dan Muhammad Aini Chalid. Mereka secara sepihak dituduh melakukan kegiatan subvesif yang mengancam stabilitas bangsa.

4.      Program Kerja Kabinet Ampera tercermin dalam Catur Karya. Pertama, memperbaiki kualitas kehidupan rakyat Indonesia, terutama dalam hal sandang dan pangan. Kedua, menggelar Pemilihan Umum secepatnya hingga 5 Juli 1968, seperti yang telah ditetapkan dalam TAP MPRS No. XI/MPRS/1966. Ketiga, kembali meluruskan dan melaksanakan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif sesuai dengan TAP MPRS No. XI/MPRS/1966. Keempat, meneruskan perjuangan untuk menolak imperialisme dan kolonialisme dalam berbagai bentuk.

5.      Kemunculan dwifungsi ABRI pada awalnya merupakan konsep yang diajukan oleh Jenderal A.H. Nasution pada 11 November 1958. Dalam pidatonya yang berjudul “Jalan Tengah”, Jenderal Nasution menyatakan bahwa tentara juga merupakan kekuatan sosial politik yang berperan di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

6.      Fusi partai politik menjadi PDI, PPP, dan Golongan Karya. Munculnya berbagai organisasi profesi, seperti Korpri dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia.

7.      Kelompok PDI berdiri pada 11 Januari 1973 terdiri atas PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan Partai Murba. Kelompok PPP berdiri pada 5 Januari 1973 terdiri atas NU, Partai Muslimin Indonesia, PSII, dan Perti. Kelompok Golongan Karya terdiri dari berbagai organisasi profesi, organisasi buruh, organisasi tani dan nelayan, organisasi seniman, dan organisasi masyarakat.

8.      Menerapkan anggaran belanja seimbang, menerapkan kebijakan untuk mengekang proses ekspansi kredit, menerapkan kebijakan penundaan pembayaran utang, menerapkan kebijakan penanaman modal asing, memberikan stimulasi kepada para pengusaha untuk menyerahkan sebagian hasil usahanya untuk sektor pajak dan ekspor Indonesia.

9.      Masyarakat harus mengikuti ketetapan yang digariskan oleh pemerintah Orde Baru. Segala jenis pergerakan nasional tidak boleh melenceng dari Pancasila. Soeharto juga menerapkan sistem reward and punishment terhadap orang-orang yang mendukung atau menentang kekuatan Orde Baru.

10.  Di kampus, dilaksanakan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Sejak tahun 1978, sistem tersebut membatasi hak-hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul dalam rangka mengeluarkan dan menyatakan pendapat. Berbagai pergerakan yang disinyalir berbeda haluan dengan asas tunggal Pancasila langsung dihukum dengan dakwaan subversif. Selain itu, kebebasan pers dan media juga dikekang dengan jalan melakukan pembredelan pada media yang bertentangan dengan pemerintah Orde Baru.

Mengetahui,                                                                            Jakarta, ………..............

Kepala Sekolah/Yayasan                                                        Guru Mata Pelajaran

……………………........                                                        ........................................

NIP/NRK.......................                                                         NIP/NRK.......................