Sejarah SMA XII RPP16

SEJARAH XI RPP16

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

SMA/MA.                               : ………………………………………………..

Program                                   : Ilmu Pengetahuan Sosial

Mata Pelajaran                        : Sejarah

Kelas/Semester                        : XII/1

Standar Kompetensi               : 2.  Menganalisis Perjuangan sejak Orde Baru sampai  

                                                       dengan Masa Reformasi

Kompetensi Dasar                   : 2.3. Menganalisis Perkembangan Politik dan Ekonomi serta

                                                         Perubahan Masyarakat di Indonesia pada Masa

                                                         Reformasi

Indikator                                 :  -     Mendeskripsikan perkembangan politik setelah 21

                                                         Mei 1998

Alokasi Waktu                        : 3x45 menit

A.    Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu untuk:

• Mendeskripsikan perkembangan politik setelah 21 Mei 1998

B.     Materi Pembelajaran

• Perkembangan politik setelah 21 Mei 1998

C.     Metode Pembelajaran

Pendekatan model ICT dan life skill dan pemberian tugas

D.    Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

1.      Kegiatan Pendahuluan

·         Apersepsi guru membuka pembelajaran dengan menerangkan secara garis besar mengenai materi yang telah dipelajari seminggu sebelumnya.

·         Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

2.      Kegiatan Inti

·         Peserta didik dibagi beberapa kelompok untuk mencari artikel dari internet dan sumber lainnya mengenai perkembangan politik setelah 21 Mei 1998.

·         Guru dan peserta didik membahas informasi yang didapatkan dari internet dan sumber lain disertai dengan tanya jawab.

3.      Kegiatan Penutup

·         Bersama-sama melakukan refleksi materi yang telah dibahas.

·         Menarik kesimpulan materi.

·         Peserta didik mengerjakan soal Evaluasi Akhir Semester 1 pilihan ganda (hal 164 – 168 no. 1 – 40) dan soal uraian (hal 168 no 1 – 15).

E.     Sumber Belajar

·         Kurikulum KTSP dan perangkatnya

·         Pedoman Khusus Pengembangan Silabus KTSP SMA XII IPS - ESIS

·         Buku sumber Sejarah SMA XII IPS – ESIS (hal 135 – 168)

·         Peta konsep

·         Power point

·         OHP

·         Buku-buku penunjang yang relevan

·         Internet

F.      Penilaian

·         Evaluasi Semester 1 pilihan ganda hal 164 – 168 no. 1 - 40 (skor 1 s/d 40). Uraian hal 168 no. 1 - 15 (skor setiap soal benar 4 tetapi bila mendekati 2)

Evaluasi Semester 1

A.

1.      b

2.      e

3.      d

4.      c

5.      d

6.      d

7.      a

8.      c

9.      c

10.  a

11.  b

12.  d

13.  e

14.  d

15.  a

16.  e

17.  a

18.  a

19.   

20.  b

21.  e

22.  a

23.  d

24.  d

25.  c

26.  c

27.  e

28.  c

29.  b

30.  d

31.  b

32.  a

33.  d

34.   

35.  c

36.  c

37.  d

38.  e

39.  d

40.  a

B.

1.      Perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan masih perlu pembenahan karena sebagian besar aset negara masih atas nama kolonial Belanda dan Jepang. Untuk itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan Oeang Republik Indonesia dan mendirikan Bank Negara Indonesia. Selain itu, pemerintah juga melakukan nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Untuk memajukan pengusaha pribumi, diterapkan kebijakan yang mendukung pengembangan usaha, baik dalam permodalan maupun pengetahuan tentang pengembangan usaha.

2.      Ada hubungannya. Keragaman ideologi mengandung implikasi yang signifikan terhadap struktur kepemimpinan negara. Perubahan otoritas KNIP dan munculnya berbagai partai politik di Indonesia menjadi dua katalisator utama terhadap perubahan struktur kekuasaan pemerintahan. Susunan kabinet yang dibentuk pada 2 September 1945 mencerminkan komposisi yang mewakili keragaman ideologi di Indonesia. Maklumat 3 November 1945 juga berperan dalam susunan lembaga kepresidenan negara.

3.      Dunia Internasional dan PBB mengecam Agresi Militer Belanda II dan memberi dukungan kepada Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan dengan Belanda. Dewan Keamanan PBB mendirikan UNCI yang bertugas untuk menyelesaikan masalah Indonesia-Belanda salah satunya dengan mengusahakan terwujudnya Perundingan Roem-Royen dan Konferensi Meja Bundar.

4.      Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 1949. Masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun berikutnya. Untuk keamanan akan dibentuk APRIS dengan TNI sebagai intinya.

5.      Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu. Meningkatkan taraf kemakmuran, pendidikan, dan keamanan rakyat. Berusaha menyelesaikan masalah Irian Barat, memperbaiki hubungan dengan Belanda, dan konsisten menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif.

6.      Deklarasi Ekonomi dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada 23 Maret 1963. Deklarasi ini berisi tentang peraturan ekspor impor dan masalah penetapan harga.

7.      Kabinet Natsir masa jabatan 6 September 1950 – 18 April 1951. Kabinet Sukiman masa jabatan 26 April 1951 – 1952. Kabinet Wilopo masa jabatan 19 Maret 1952 – 2 Juni 1953. Ali Sastroamidjojo I masa jabatan 31 Juli 1953 – 24 Juli 1955. Kabinet Burhanuddin Harahap masa jabatan Agustus 1955 – 3 Maret 1956. Kabinet Ali Sastroamidjojo II masa jabatan 24 Maret 1956 – 14 Maret 1957. Kabinet Djuanda masa jabatan 9 April 1957 – Juli 1959.

8.      Pada masa Demokrasi Terpimpin, kehidupan politik Indonesia dikendalikan oleh Presiden Soekarno dengan mendirikan Front Nasional, membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 dan menegakkan NASAKOM yang menguntungkan PKI.

9.      Pemberlakuan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan momen pergantian sistem demokrasi Indonesia dari Demokrasi Liberal/Parlementer ke sistem Demokrasi Presidensial. Dekrit ini juga menandai berakhirnya tugas Konstituante setelah 3 tahun gagal membuat rancangan UUD pengganti UUDS 1950.

10.  Manifesto Politik Republik Indonesia (MANIPOL) yang disampaikan oleh Presiden Soekarno berisi pernyataan bahwa demokrasi yang tepat bagi bangsa Indonesia bukanlah Demokrasi Liberal, melainkan demokrasi yang berangkat dari akar budaya bangsa Indonesia sendiri. Demokrasi ini menempatkan toleransi dan musyawarah untuk mufakat dengan berlandaskan hati nurani yang luhur atas dasar ketuhanan. Untuk melaksanakan MANIPOL, digunakanlah strategi politik, yaitu UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (USDEK).

11.  Pada bulan Agustus 1965, Presiden Soekarno dikabarkan sakit keras. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh PKI untuk merebut kekuasaan. Pimpinan Biro Khusus PKI kemudian mengadakan rapat untuk mempersiapkan gerakan yang akan dilaksanakan pada 30 September. Pada 30 September 1965, PKI menculik dan membunuh enam orang perwira tinggi dan seorang perwira pertama Angkatan Darat. Ketujuh perwira tersebut dibawa ke Lubang Buaya. Selain itu, PKI juga membunuh Ade Irma Suryani, putri Jenderal Nasution. Bersamaan dengan waktu penculikan, PKI juga menduduki RRI dan Pos Telekomunikasi. Di Jawa Tengah, G30S/PKI berhasil merebut kekuasaan di Semarang dan Yogyakarta. PKI berhasil menculik dan membunuh Kolonel Katamso dan Letkol. Sugiyono. ABRI kemudian mengadakan Operasi Penumpasan yang mulai dilancarkan pada 1 Oktober 1965.

12.  Pemerintah memberikan wewenang kepada Jendral Ahmad Yani sebagai pemimpin operasi penumpasan. Operasi militer gabungan untuk daerah Sulawesi Utara dinamakan Operasi Sapta Marga. Pada Februari 1958, pesawat-pesawat AURI melakukan pengeboman pada sejumlah kota tempat konsentrasi pasukan PRRI lainnya. Pasukan TNI juga didaratkan melalui laut. Pemerintah pusat juga memecat Somba dan Runturambi. Pemberontakan PRRI/Permesta akhirnya dapat dilumpuhkan sekitar Agustus 1958, walaupun sisanya masih ada hingga tahun 1961.

13.  Muncul tuntutan dari berbagai pihak agar pemerintah segera menumpas PKI, membersihkan pemerintahan dari unsur PKI, dan memperbaiki perekonomian Indonesia. Tuntutan tersebut berasal dari KAMI, KAPPI, KAPI, KABI, KASI, dan KAWI. Selain itu muncul Naskah Deklarasi Mendukung Pancasila yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Kesatuan Aksi dan Front Pancasila.

14.  Fusi partai politik menjadi PDI, PPP, dan Golongan Karya. Munculnya berbagai organisasi profesi, seperti Korpri dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia.

15.  Kehidupan ekonomi dan sosial Indonesia pasca reformasi semakin memburuk. Tingginya angka pengangguran dan melambatnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan kriminalitas meningkat. Investasi asing di Indonesia juga menurun dan IMF menuntut pemerintah untuk menghapus subsidi.

 

Mengetahui,                                                                            Jakarta, ………..............

Kepala Sekolah/Yayasan                                                        Guru Mata Pelajaran

……………………........                                                        ........................................

NIP/NRK.......................                                                         NIP/NRK.......................