Google Web Search Gadget

There was an error in this gadget

01 May 2011

Pendidikan Kewarga Negaraan SMP IX RPP 5



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN IX RPP 5
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP) 5


Nama Sekolah                   :
Mata Pelajaran                  :     Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Kelas/Semester                  :     IX/I
Standar Kompetensi         :     2. Memahami pelaksanaan otonomi daerah.
Kompetensi Dasar             :     2.2 Menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah.
Indikator                           :     ·    Menguraikan partisipasi masyarakat dalam otonomi daerah.
·         Menjelaskan pengertian perumusan kebijakan publik.
·         Menyebutkan tahap-tahap perumusan kebijakan publik.
·         Menguraikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah.
Alokasi Waktu                  :     6 x 40 menit (4 x pertemuan)

A.    Tujuan Pembelajaran

Setelah proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat:
  1. menjelaskan hakikat partisipasi masyarakat dalam ototonomi daerah;
  2. menjelaskan pengertian kebijakan publik;
  3. menyebutkan tahap-tahap kebijakan publik;
  4. menjelaskan perumusan kebijakan publik pada tahap perencanaan;
  5. menyebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik pemerintahan RI;
  6. menyebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik di lingkungan kabupaten;
  7. menyebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik di lingkungan kelurahan;
  8. menjelaskan pentingnya partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
  9. menunjukkan dampak negatif akibat warga negara tidak aktif berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik.


B.     Materi Pembelajaran

  1. Partisipasi masyarakat dalam otonomi daerah.
  2. Hakikat kebijakan publik.
  3. Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik.
  4. Proses pembuatan kebijakan publik.
  5. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik.

C.    Metode Pembelajaran

  1. Ceramah bervariasi
  2. Tanya jawab
  3. Penugasan




D.    Langkah-Langkah Pembelajaran


  1. Pertemuan I

No
Kegiatan Belajar
Waktu
Keterangan
1.










2.










3.
Pendahuluan
a.   Apersepsi
Mempersiapkan kelas dalam pembelajaran (absensi, kebersihan kelas, dan lain-lain)
b.   Memotivasi
·         Melakukan penjajakan kesiapan belajar siswa dengan memberikan pertanyaan tentang materi yang diajarkan.
  • Menginformasikan kompetensi yang akan dicapai.


Kegiatan Inti
a.       Guru menjelaskan konsep partisipasi masyarakat dalam otonomi daerah secara umum.
b.      Dengan difasilitasi oleh guru, siswa mendiskusikan topik tersebut.
c.       Siswa menyimak penjelasan dan klarifikasi guru mengenai konsep partisipasi dalam otonomi daerah.
d.      Siswa berperan aktif dalam kegiatan tanya jawab kelas yang difasilitasi oleh guru.


Penutup
a.       Guru membimbing siswa membuat rangkuman materi tentang hakikat dan ciri-ciri kebijakan publik.
b.      Pos test.
c.       Menugasi siswa melakukan kunjungan dan wawancara terhadap kepala daerah di lingkungan terdekat.
10 menit










60 menit










10 menit



10    enit



  1. Pertemuan II

No
Kegiatan Belajar
Waktu
Keterangan
1.









2.









3.
Pendahuluan
a.   Apersepsi
Mempersiapkan kelas dalam pembelajaran (absensi, kebersihan kelas, dan lain-lain)
b.   Memotivasi
·         Melakukan penjajakan kesiapan belajar siswa dengan memberikan pertanyaan tentang materi yang diajarkan.
  • Menginformasikan kompetensi yang akan dicapai.

Kegiatan Inti
a.       Guru menjelaskan hakikat kebijakan publik secara umum.
b.      Dengan difasilitasi oleh guru, siswa mendiskusikan topik tersebut.
c.       Siswa menyimak penjelasan dan klarifikasi guru mengenai konsep kebijakan publik.
d.      Siswa berperan aktif dalam kegiatan tanya jawab kelas yang difasilitasi oleh guru.

Penutup
a.       Dengan bimbingan guru, siswa membuat kesimpulan materi.
b.      Post test.
c.       Guru melakukan tindak lanjut dengan memberikan tugas untuk mempersiapkan materi pertemuan selanjutnya.
10 menit









60 menit









10 menit



2.      Pertemuan III


No
Kegiatan Belajar
Waktu
Keterangan
1.









2.












3.
Pendahuluan
a.   Apersepsi
Mempersiapkan kelas dalam pembelajaran (absensi, kebersihan kelas, dan lain-lain)
b.   Memotivasi
·         Melakukan penjajakan kesiapan belajar siswa dengan memberikan pertanyaan tentang materi yang diajarkan.
  • Menginformasikan kompetensi yang akan dicapai.

Kegiatan Inti
a.       Guru menjelaskan hakikat tahap-tahap perumusan kebijakan publik secara umum.
b.      Siswa membentuk beberapa kelompok. Tiap kelompok beranggota 45 orang.
c.       Masing-masing kelompok membahas tahap-tahap kebijakan publik.
d.      Setiap kelompok melakukan presentasi; kelompok lain menanggapi.
e.       Siswa menyimak penjelasan dan klarifikasi guru mengenai konsep langkah-langkah perumusan kebijakan publik.

Penutup
a.       Dengan bimbingan guru, siswa membuat kesimpulan materi untuk pemahaman siswa.
b.      Post test.
c.       Guru memberikan tugas rumah untuk mempersiapkan materi pertemuan selanjutnya.
10 menit









60 menit












10 menit
10    menit

3.      Pertemuan IV


No
Kegiatan Belajar
Waktu
Keterangan
1.









2.






3.
Pendahuluan
a.   Apersepsi
Mempersiapkan kelas dalam pembelajaran (absensi, kebersihan kelas, dan lain-lain)
b.   Memotivasi
·         Melakukan penjajakan kesiapan belajar siswa dengan memberikan pertanyaan tentang materi yang diajarkan.
  • Menginformasikan kompetensi yang akan dicapai.

Kegiatan Inti
a.       Setiap kelompok melakukan presentasi dan memberikan laporan tugas kunjungan ke kelurahan terdekat.
b.      Klarifikasi dari guru tentang tugas dan laporan yang dipresentasikan siswa.

Penutup
a.       Dengan bimbingan guru, siswa membuat kesimpulan materi untuk pemahaman siswa.
b.      Post test.
10 menit









60 menit







10 menit
11    menit

 

E.     Sumber Pembelajaran

  1. Buku Pendidikan Kewarganegaraan: untuk SMP dan MTs Kelas IX, (ESIS, 2007), hlm. 36—50
  2. UUD 1945 yang telah diamandemen
  3. UU No. 22 Tahun 1999 jo. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
  4. Artikel surat kabar
  5. Buku-buku (sumber) lain yang relevan

F.     Penilaian
Penilaian dilakukan sebelum dan sesudah proses pembelajaran. Penilaian tertulis diberikan setelah pertemuan ketiga. Pada pertemuan ke-1 dan pertemuan ke-2, penilaian lebih ditekankan melalui kegiatan tanya jawab di kelas, aktivitas saat diskusi, dan pengerjaan tugas-tugas. Teknik penilaian yang digunakan, antara lain tes tertulis dengan bentuk pilihan ganda dan  uraian, diskusi, serta unjuk karya.

  1. Mengemukakan pendapat (buku teks kelas IX (ESIS, 2007), hlm. 39, 49)
  2. Diskusi (buku teks kelas IX (ESIS, 2007), hlm. 39). Format penilaian diskusi dapat dilihat di Lampiran 1.
  3. Penugasan: pengamatan dan diskusi (buku teks kelas IX (ESIS, 2007), hlm. 50)
  4. Mencari informasi (buku teks kelas IX (ESIS, 2007), hlm. 47)
  5. Tes uraian dan pilihan ganda
Contoh:

I. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!
1.      Jelaskan partisipasi masyarakat dalam otonomi daerah!
2.      Sebutkan tahap-tahap perumusan kebijakan publik!
3.      Jelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik!
4.      Sebutkan contoh partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik!

II. Pilih dan berilah tanda silang pada salah satu jawaban yang paling tepat!

1.      Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dengan ancaman dan peluang yang ada dan ditujukan memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan untuk mencapai tujuan tertentu disebut ....
a.       kebijakan
b.      publik
c.       kebijakan publik
d.      perumusan kebijakan publik
2.      Langkah pertama yang sangat penting dalam pembuatan suatu kebijakan adalah ....
a.       pembuatan agenda kebijakan
b.      formulasi dan legitimasi
c.       implementasi
d.      evaluasi kinerja
3.      Suatu permasalahan di masyarakat yang telah diagendakan, dirumuskan, diangkat, dicari pemecahannya, dan disahkan menjadi suatu kebijakan merupakan tahap dalam ....
a.       pembuatan agenda kebijakan
b.      formulasi dan legitimasi
c.       implementasi
d.      evaluasi kinerja
4.      Penerapan atau pelaksanaan sebuah kebijakan yang telah ditetapkan merupakan taha dalam ....
a.       pembuatan agenda kebijakan
b.      formulasi dan legitimasi
c.       implementasi
b.      evaluasi kinerja
5.      Partisipasi masyarakat penting untuk pembuatan kebijakan publik karena ....
a.       akan menumbuhkan ras memiliki dan mencintai
b.      meningkatkan pendapatan daerah
c.       memperkuat tali persaudaraan
d.      mempercepat keputusan

          
________, __________

Mengetahui,
Kepala Sekolah                                                                             Guru PKn


______________                                                                          __________________

No comments: